Informasi Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016

Berkaitan dengan proses sertifikasi guru tahun 2016, kami informasikan beberapa informasi kepada calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 sebagai berikut :

Proses verifikasi dan validasi berkas yang ada di dinas pendidikan telah selesei, berkas telah dikirim ke LPMP. selanjutnya LPMP melakukan proses verifikasi berkas untuk dilakukan persetujuan A1.

Mengutip dari laman http://sergur.kemdiknas.go.id
Tahap verifikasi calon peserta sudah berkahir tgl. 15 Mei 2016. Tahap verifikasi calon peserta sertifikasi selanjutnya adalah :

1. Verifikasi berkas di LPMP untuk persetujuan dokumen A1. (sudah selesei dilakukan)
2. Penentuan kuota peserta sertifikasi guru 2016. (belum ditentukan kuota)
3. Cetak dokumen A1. (belum bisa cetak A1)
4. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG di LPTK yang sudah ditetapkan. (belum ditentukan LPTKnya)

Tahap verifikasi berkas di LPMP telah usai, hasilnya :

a. Jika memenuhi syarat maka berstatus A1 sudah disetujui

b. Jika tidak memenuhi syarat : berstatus belum verifikasi atau dihapus.

Sampai saat ini kuota belum ditentukan. Penetuan kuota peserta sertifikasi guru dilakukan oleh admin dari kemdikbud. Operator Dinas Pendidikan Kota Kediri belum bisa cetak A1 karena memang belum tersedia menu cetak A1 di AP2SG. mohon bapak ibu calon peserta sertifikasi tahun 2016 bersabar.

Jika nanti sudah bisa melakukan proses cetak A1, sudah menjadi tugas operator dinas pendidikan untuk melakuka  proses cetak A1 dan di tandatangi oleh kepala dinas, selanjutnya A1 tersebut dikirim ke LPMP untuk diteruskan ke LPTK. Form A1 juga di berikan kepada bapak ibu guru peserta sertifikasi.

update informasi berkaitan dengan sertifikasi guru tahun 2016 akan kami sampaikan lewat Facebook informasi uji kompetensi guru kota kediri dan melalui blog ini. kami harapkan bapak ibu guru peserta sertifikasi aktif untuk update informasi terbaru tentang pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 dengan cara aktif memantau update informasi kami melalui blog infoketenagaan.com ini.

tahapan selanjutnya adalah penentuan kuota, cetak A1, penentuan LPTK

website resmi sertifikasi guru : http://sergur.kemdiknas.go.id

website LPTK :

1. unesa : http://sg.unesa.ac.id/

2. Universitas negeri malang :  http://psg15.um.ac.id/
3. Universitas Muhamadiyah Malang : http://psg44.umm.ac.id

terima kasih

Read More

Surat Edaran Revisi Buku Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016

Berikut ini isi dai surat edaran kepala dinas pendidikan kota kediri, perihal surat edaran juknis pelaksaan sertifikasi guru tahun 2016

Juknis Sertifikasi

Menindaklanjuti surat kami nomor 800/1554/419.42/2016 tanggal 5 April 2016 perihal verifikasi data calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 dan surat dari Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 15715 / B / GT / 2016, tanggal 3 Mei 2016, perihal Revisi Buku Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Juknis pelaksanaan sergur tahun 2016 yang digunakan adalah Buku 1 Penetepan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016 revisi 2. Pedoman ini merupakan revisi kedua yang berisi aturan dan prosedur proses penetapan peserta sertifikasi guru. Dimulai dari informasi daftar calon peserta, proses verifikasi dan validasi data calon peserta, dan jadwal penetapan peserta. Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di pusat dan di daerah. Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta sertifikasi guru tahun 2016.

2.    Beberapa perubahan kebijakan pada Buku 1 revisi 2 diantaranya :

a.    Calon peserta dengan bidang studi sertifikasi Prakarya dan Kewirausahaan disediakan pilihan bidang studi sertifikasi sesuai jenjang tempat tugas. Sesuaikan pilihan dengan program studi S1.

b.    Bagi guru yang mengajar tahun 2006-2015 penetapan bidang studi sertifikasi harus linier dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV. Dimungkinkan tidak linier tetapi serumpun dengan masa kerja pada mata pelajaran serumpun tersebut 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut. Linieritas dapat dilihat pada lampiran 1 buku 1 revisi 2 halaman 36.

3.    Data calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 dan Buku 1 Penetepan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016 revisi 2 dapat dilihat di http://sergur.kemdiknas.go.id

4.    Info terbaru sertifikasi guru tahun 2016 dapat di lihat di blog http://www.infoketenagaan.com/

5.    Pengumpulan berkas calon peserta sertifikasi bagi guru yang memenuhi syarat dan berstatus belum verifikasi atau pengajuan hapus atau belum ada di http://sergur.kemdiknas.go.id

Dokumen / berkas dibuat rangkap 2 Berkas yang harus dikumpulkan sesuai dengan format kelengkapan dokumen / berkas (lampiran 4). Penyusunan berkas sesuai urutan yang ada di format verifikasi kelengkapan dokumen / berkas (lampiran 5) disetiap pergantian jenis dokumen diberi pembatas kertas berwarna dan dimasukan ke dalam bussines file dengan warna sesuai jenjang:

a. TK : kuning	c. SMP : merah	d. SMK : putih
b. SD : biru	d. SMA : hijau	e. SLB  : biru

Di setiap bussines file disertai label identitas (lampiran 2), format verifikasi kelengkapan dokumen(lampiran 5),format verifikasi data calon peserta(lampiran 6)

6.    Bagi guru yang telah mengumpulkan berkas dan berstatus sudah verifikasi tidak perlu mengumpulkan berkas lagi.

7.    Berkas dikumpulkan paling lambat hari rabu tanggal 11 Mei 2016 di seksi PMPTK bidang ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

download :

1. Lampiran surat

2. buku 1 penetapan peserta sergur 2016 revisi 2(akhir)

Read More

Info Buku 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA SERGUR 2016_REV 2_Akhir

berdasarkan informasi yang di unggah di http://sergur.kemdiknas.go.id/pub/index.php, buku 1 sudah bisa di download di laman tersebut.

ada beberapa perubahan juknis perekrutan sertifikasi 2016 diantaranya :

Linier kualifikasi S1 dengan bidang studi sertifikasi. Linier yang dimaksud adalah kesesuaian antara bidang studi pada ijasah S1 dengan bidang studi sertifikasi guru khusus bagi guru yang diangkat sejak januari 2006.

guru berijasah teknik mesin bisa memilih bidang studi sertifikasi Teknik Kendaraan Ringan

guru berijasah teknik elektro bisa memilih bidang studi sertifikasi Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

Bidang studi sertifikasi Guru Kelas TK hanya bisa dipilih oleh guru yang berijasah PGTK, PGPAUD, PGRA dan Psikologi untuk guru yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun.

Untuk jelasnya perhatikan gambar dibawah ini

Dari gambar diatas dapat dilihat untuk guru kelas TK yang tanpa persyarata masa kerja (masa kerja 0 s.d 5 tahun), Ijasah yang bisa memilih bidang studi sertifikasi guru Guru Kelas TK adalah Ijasah PGTK/PGPAUD, PDRA, Psikologi, sedangkan yang masa kerjanya 5 tahun berturut turut mengajar guru kelas TK, bisa dengan ijasah kependidikan dengan prodi apa saja, asal kependidikan.

Untuk bidang studi segur Guru Kelas SD, yang tanpa persyaratan masa kerja (masa kerja 0 s.d 5 tahun) yang bisa adalah guru yang berijasah PGSD,PGMI, Psikologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan IPA, Pendidikan PKn, Pendidikan IPS,

sedangkan guru yang masa kerjanya 5 tahun berturut - turut mengajar guru kelas SD, yang berijasah Bahasa Indonesia, Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi.

Saat ini banyak guru kelas SD yang belum sertifikasi yang memiliki ijasah bahasa inggris, sehingga guru tersebut tidak bisa memilih bidang studi sertifikasi guru kelas SD, solusi yang bisa dilakukan adalah kuliah dengan jurusan PGSD.

Untuk guru SLB pemilhan bidang studi sertifikasi cuma 1 yaitu Pendidikan Luar Biasa, syaratnya adalah ijasahnya harus ijasah pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Contoh lain untuk guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, hanya bisa dipilih oleh guru yang memiliki ijasah Penjas, Ijasah ilmu keolaharagaan.

selengkapnya baca di buku 1 revisi 2 beserta lampiranya

Read More

PERMOHONAN VERIFIKASI INVALID NUPTK DI VERVAL PTK AKIBAT SALAH ENTRI NUPTK DI DAPODIK

Operator sekolah tugasnya adalah melakukan entri data sesuai dengan data yang diberikan oleh guru dan telah diverifikasi oleh kepala sekolah. Namun adakalanya terdapat kesalahan entrian data, yang paling fatal adalah salah melakukan entri data NUPTK. Berikut beberapa faktor penyebab salah entri di aplikasi dapodik :
1. Data NUPTK yang diberikan oleh guru kepada operator sekolah memang salah, bisa salah digit, kurang digit.
2. Kesalahan NUPTK karena kopi paste dari excel yang format kolomnya tidak berupa text, biasanya berupa general. maka digit jika digit pertama nuptk berupa angka 0, NUPTK tersebut pasti akan berubah
3. Faktor capek, sangat wajar sekali jika operator capek, makanya sediakan kopi dulu sebelum entri data.

Invalid NUPTK

Jika sudah terjadi kesalahan entri nuptk, gimana nih caranya untuk memperbaikinya? kan sekarang di aplikasi dapodik dikunci entrian NUPTK. Jika salahnhya tentang nama, tanggal lahir, tempat lahir, NIK, nama ibu bisa diperbaiki melalui aplikasi verval PTK. nah lo jika salah entri NUPTK gimana. Berikut ini diulas caranya perbaikan invalid NUPTK karena salah entri NUPTK

Berikut kami lampirkan surat permohonan verifikasi invalid nuptk yang diakibatkan oleh kesalahan entri nuptk di dapodik.

langkah - langkahnya :
1. login di http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/
2. Jika statusnya invalid nuptk karena salah entri nuptk, liat nuptk yang benar di http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status
3. Download formatnya (mohon maap formatnya sudah dihapus oleh admin karena sudah tidak berlaku)
4. edit suratnya, kemudian isi lampiranya
5. Tanda tangani suratnya
6. kirim ke dinas

nb: bagi nuptk yang tidak ada di http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status tidak perlu mengumpulkan.

jadi pastikan dulu nuptknya ada di http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status

1. scan surat permohonan yang telah ditanda tangani kepala sekolah
2. lampiran surat berupa excel

hardcopy surat tidak perlu dikirim ke dinas, data tersebut akan diteruskan ke admin pusat untuk diajukan permohonan perbaikan invalid NUPTK.

Demikian Cara verifikasi invalid nuptk di verval ptk akibat salah entri nuptk.

Catatan : artikel ini sudah tidak berlaku lagi, untuk perbaikan invalid nuptk karena salah entri nuptk sudah atau sedang di kerjakan oleh operator PDSP Kemdikbud.

Read More

materi sosialisasi kepegawaian

Seorang Aparatur Sipil Negara  harus melaksanakan e PUPNS ( SIMPEG)

Dasar Hukum PUPNS 2015 adalah sebagai berikut :

-          UU Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

-          Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara nomer 19 Tahun 2015 Tanggal 22 Mei 2015, Tentang Pedoman pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik 2015 (e-PUPNS 2015)

Tujuan PUPNS 2015 adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan untuk pengembangan system informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasionak sebagai sumber daya aparatur Negara

b. Membangun kepedulian dan kepemilikian PNS terhadap data kepegawaiannya

Seorang ASN harus membuat SKP (Sasaran Kinerja  Pegawai)
SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan peraturan BKN no.1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP no.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negri Sipil. DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.

Apa Perbedaan antara DP3 dengan SKP ?
Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.  

c. Pegawai ASN diwajibkan mempunyai KARIS / KARSU / TASPEN / KPE  (Kartu Pegawai Elektronik)

d. Pegawai ASN wajib tau dan memahami  tentang :
    a. Pembinaan  Di Siplin Pegawai
        PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    b. Pemberian ijin perceraian

Pengertian  PP : 53 Th 2010 

1. Disiplin PNS  :

Kesanggupan PNS mentaati kewajiban & menghindari larangan Per-UU/Peraturan kedinasan jika dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. PNS  : PNS Pusat dan PNS Daerah.

3. Hukuman Disiplin : 

Hukuman yg dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

POKOK - POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980 MENJADI PP 53 TAHUN 2010

1.     Pada Pasal 2 mengenai kewajiban (26 butir) dan Pasal 3 mengenai larangan (18 butir) disempurnakan dengan merumuskan kembali kewajiban dan larangannya.

a.      Adapun penyempurnaan tersebut meliputi :

§  7 butir kewajiban/larangan dimasukkan sebagai etika.

§  pengelompokan beberapa butir kewajiban dan larangan dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan menaati sumpah/ janji PNS dan jabatan.

§  penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sbg kewajiban.

§  penambahan butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana amanat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.

§  penambahan butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan di dalam S.E. Menpan.

b.     Dengan penyempurnaan tersebut, maka butir-butir kewajiban yang semula berjumlah 26 butir berubah menjadi 17 butir, sedangkan butir larangan yang semula berjumlah 18 butir berubah menjadi 15 butir

2.     Pada Pasal 7 bagian kedua mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin, disempurnakan dengan mengubah dan menambah jenis hukuman sebagai berikut :

a.      Untuk jenis hukuman sedang :

§  jenis hukuman yang berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun dihapuskan, karena tidak diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

§  penambahan jenis hukuman penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk selama 1 (satu) tahun, selama ini sebagai hukuman berat.

3.     Tingkat dan jenis hukuman disiplin:

a.      Hukuman disiplin ringan:

§  Teguran lisan

§  Teguran tertulis

§  Pernyataan tidak puas secara tertulis

b.     Hukuman disiplin sedang:

§  Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

§  Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

§  Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

c.      Hukuman disiplin berat:

§  Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

§  Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan setingkat lebih rendah

§  Pembebasan Jabatan

§  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

§  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

4.     Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja, dirumuskan secara rinci untuk menjaring PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah adalah sebagai berikut :

a.      selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan.

§  5 hari kerja dijatuhi hukuman teguran lisan;

§  6 s/d 10 hari kerja dijatuhi hukuman teguran tertulis;

§  11 s/d 15 hari kerja dijatuhi hukuman pernyatan tidak puas secara tertulis.

b.     selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai hukuman sedang.

§  16 s/d 20 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

§  21 s/d 25 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

§  26 s/d 30 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c.      selama 31 s/d 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman berat.

§  31 s/d 35 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

§  36 s/d 40 hari kerja dijatuhi hukuman pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;

§  41 s/d 45 hari kerja dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;

§  46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

                Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja. Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.

                Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus-menerus meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali tetapi tetap tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif.

Semoga para PNS memahai tentang aturan pengisian epupns dan tentang kedisiplinan pegawai.

Read More

Materi sosialisasi verval nuptk dan data pra sk yang belum sk per tgl 22 april 2016

NUPTK kependekan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang guru dan juga buat Tenaga Kependidikan. NUPTK diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan melalui direktur jenderal GTK. NUPTK diterbitkan kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki status PNS maupun Non PNS yang telah memenuhi persyaratan. NUPTK sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan yang digunakan untuk berbagai keperluan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pendidikan.

NUPTK berupa 16 digit angka yang unit dan tetap. NUPTK unik berarti tidak sama dengan NUPTK orang lain. Dalam NUPTK tersebut terdapat susunan angka yang sangat unik dan merupakan digitasi dari tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, periode terbit, namun susunan itu dirahasiakan oleh Dirjen GTK Kemdikbud.

Sedangkan NUPTK bersifat tetap artinya NUPTK melekat pada guru, tidak bisa berpindah tangan kepada orang lain, NUPTK tidak akan berubah nomornya. NUPTK bersifat tetap dimiliki oleh guru, berlaku dimanapun guru tersebut mengajar, meskipun gurunya berpindah – pindah tempat mengajarnya. Jika ada perubahan data seperti golongan, status pegawai, ijasah terakhir, tidak akan pernah merubah NUPTK itu sendiri.

Gambar Verval PTK

Pada tahun 2016 untuk verifikasi dan validasi NUPTK menggunakan aplikasi verval ptk di alamat http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Yang bisa dilakukan dalam aplikasi tersebut adalah proses perbaikan data master PTK misalnya ada perbaikan nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu, NIK. Dalam aplikasi verval ptk juga ada fasilitas pengusulan nuptk dan pennon aktifan nuptk.

Berikut kami lampirkan materi sosialisasi verval nuptk di aula dinas pendidikan pada tgl 22 April 2016

download disini : materi sosialisasi verval nuptk

Data pra sk dengan status belum sk, per tanggal 22 april 2016 untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB

download disini : data pra sk per 22 april 2016 status belum sk

silakan cek status sktp, cek keterangan,

cek info sk di http://223.27.144.195:8085/

cek entrian dapodiknya, jika ada yang perlu diperbaiki, segera perbaiki dan sinkron

jika ada yang perlu dibuka kunci : cetak info sk lalu dikirim ke dinas untuk di ajukan buka kunci

nb: Data pra sk merupakan data guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, ini digunakan untuk verifikasi penerbitan SK TPP,

Read More

Undangan sosialisasi verifikasi dan validasi nuptk tahun 2016

Dengan adanya perubahan struktur yang ada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, maka juga ada perubahan pula dalam kebijakan penanganan data guru, dalam hal ini yang dibahas dalam artikel ini adalah penanganan verifikasi dan validasi NUPTK termasuk penerbitan NUPTK. Sampai bulan juli 2015 yang menangani penerbitan NUPTK adalah BPSDMP-PMPK Kemdikbud. Setelah itu yang menangani verifikasi dan validasi NUPTK adalah PDSP hingga saat ini.

Pada Tahun 2016 ini ada perubahan sangat signifikan dalam mengerjakan verifikasi dan validasi nuptk, serta untuk penerbitan nuptk. Jika pada tahun sebelumnya menggunakan aplikasi padamu negeri di alamat http://padamu.siap.web.id/. 

halaman padamu negeri kemdikbud

Pengertian aplikasi siap padamu negeri seperti yang ada di website http://padamu.siap.web.id/ : 

Layanan SIAP PADAMU NEGERI merupakan sistem transaksi online yang dibangun menggunakan platform SIAP Online khususnya Edisi Gratis (Bebas Biaya) untuk mendukung program Pemetaan Mutu Pendidikan Nasional. Layanan ini terselenggara hasil kerjasama antara BPSDMPK-PMP Kemdikbud dengan PT. Telkom Indonesia (SIAP Online).

Maka pada tahun 2016 ini aplikasi yang digunakan untuk verifikasi dan validasi nuptk adalah aplikasi vervalptk di alamat vervalptk.data.kemdikbud.go.id. yang bertanggung jawab untuk proses verifikasi dan validasi NUPTK adalah PDSP, siapa PDSP itu? berikut penjelasanya sesuai yang ada di website http://gtk.data.kemdikbud.go.id/ :

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) adalah salah satu Unit Kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan pasal 798 pada Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan bahwa Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

halaman verval ptk

Karena ada perubahaan pengelolaan NUPTK maka diperlukan sosialisasi kepada operator sekolah. Dengan tujuan agar operator sekolah mampu melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi NUPTK dengan baik.

Surat undangan verifikasi dan validasi NUPTK tahun 2016

hari       : Jumat

tanggal  : 22 April 2016

Waktu    : 09.00 WIB

Tempat  : Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri

Peserta :

1. Operator UPTD

2. Operator SD, SMP, SMA, SMK, SLB

3. Perwakilan operator TK yang telah ditunjuk oleh UPTD (mas Hasmi, Mas Eko dan Mas Darminto)

surat resmi sudah dikirim ke sekolah

Read More