Rabu, 24 Januari 2024

Cara melihat NRG (Nomor Registrasi Guru) secara Online Bagi yang Telah Lulus Sertifikasi

Nomor Regristasi Guru atau lebih dikenal dengan NRG merupakan Nomor yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada guru yang telah lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Guru yang bisa mendapatkan NRG( Nomor Registrasi Guru ) adalah guru yang sudah selesai dan lolos program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan maupun Dalam Jabatan (Daljab).

NRG ini penting karena NRG adalah identitas bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, yang tentunya sebagai salah satu syarat untuk pencairan TPG atau Tunjangan Profesi Guru.

Berapa digit NRG?

NRG ini terdiri dari 12 digit yang unik. NRG setiap guru pasti berbeda.

 Ada pertanyaan juga bagaimana cara mengecek NRG secara online?

 

Cara melihat NRG
Cara melihat NRG

Berikut ini Cara mengecek NRG secara online adalah 

1. Cara melihat NRG secara online dengan cara masuk ke website info GTK di alamat https://info.gtk.kemdikbud.go.id/

2. Masukan email  PTK yang terdaftar

3. Masukan pasword

4. Masukan kode captcha

5. Klik Masuk

 Setelah itu akan tampil info GTK.

Dalam halaman tersebut akan menampilkan NRG bapak Ibu Guru

 

Demikian artikel tentang cara mengecek NRG secara online, terima kasih telah membaca artikel ini.

Read More

Rabu, 16 Februari 2022

Syarat PPG Dalam Jabatan 2022

 Berikut ini syarat peserta PPG dalam jabatan 2022

 1. Guru dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru

2. Terdaftar pada DAPODIK (data pokok Pendidikan) Kemdikbud Ristek Dikti

3. Memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

4. telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019

5. memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti

6. Aktif Mengajar selama 2 tahun terakhir

7. Berusia setinggi – tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

8. Sehat jasmani dan rohani

9. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainya (NAPZA)

10. Berkelakuan baik


Syarat PPG dalam Jabatan 2022
Syarat PPG dalam Jabatan 2022

 

Persyaratan Administrasi PPG Dalam Jabatan 2022

1. Hasil scan ijasah S-1/D-IV ( asli/fotokopi legalisir Perguruan ) bagi mahasiswa yang memiliki ijasah S-1 dari luar negeri harus melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti

2. Hasil scan SK pengangkatan Pertama sebagai guru (asli / fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota )

3. Hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS (asli / fotokopi legalisir) sedangkan untuk Guru Non PNS menggunakan scan SK pengangkatan (asli / fotokopi legalisir)  2 tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022). Ketentuan legalisasi:

a. PNS : legalisasi oleh Dinas Pendidikan Prov / Kota / Kab / BKD Dinas Pendidikan Prov / Kota / Kab / BKD

c. Guru Tetap yayasan : legalisasi oleh Ketua Yayasan

d. Guru Bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari Pemerintah daerah atau yang diberi wewenang : legalisasi oleh Dinas Pendidikan Prov / Kota / Kab / BKD

e. Hasil scan SK Pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020/2021 dan 2021/2022 (asli/fotokopi legalisasi oleh Kepala Sekolah)

5. Hasil scan pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000

Read More

Selasa, 15 Februari 2022

Pendaftaran dan Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2022 resmi dibuka

Berdasarkan Informasi yang ada di website resmi PPG dalam jabatan tahun 2022 https://ppg.kemdikbud.go.id/, pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 resmi dibuka pada tanggal 12 Februari 2022. Setelah sebelumnya di umumkan pada tanggal 10 Februari 2022 bahwa  pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 resmi ditunda.

Alhamdulillah Akhirnya pelaksaaan PPG dalam jabatan tahun 2022 resmi dibuka, momen ini merupakan momen yang sangat dinanti oleh bapak ibu guru seluruh Indonesia untuk mengikuti proses sertifikasi guru tahun 2022.

 

Berikut hasil tangkapan layar yang ada di website resmi PPG dalam jabatan di alamat https://ppg.kemdikbud.go.id/

PPG Dalam Jabatan tahun 2022 resmi dibuka
PPG Dalam Jabatan tahun 2022 resmi dibuka

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022.

 

Informasi apa yang perlu di pahami oleh calon peserta PPG dalam Jabatan tahun 2022 ?

Berikut informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan Tahun 2022

1. Data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran DAPODIK (Data Pokok Pendidikan ) tanggal 30 Januari 2022

2. Calon peserta terdiri atas 2 kategori yaitu :

    a. Guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

    b. Guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019

3. Peserta Program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022

4.Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui alamat website https://ppg.kemdikbud.go.id/

5. Verifikasi dan validasi PPG dalam Jabatan tahun 2022 dilakukan untuk melihat linieritas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijasah S-1/D-IV yang dimiliki serta syarat administrasi lainya.

 Baca juga : Perbedaan PLPG dan PPG

Sumber : ppg.kemdikbud.go.id dan instagram @ppgkemendikbud


Read More

Rabu, 25 November 2020

Peran Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pembelajaran saat Pandemi Covid 19

 

Mendikbud berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah. Kemudian, Satgas Penanganan Covid-19 di daerah memastikan risiko penyebaran Covid-19 terkendali, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

mendikbud
Nadiem mengumumkan Pelaksanaan Pembelajaran saat Pandemi


Pemerintah daerah yang paling mengetahu kondisi daerah masing – masing.  Kondisi, kebutuhan dan kapasitas kecamatan dan/atau desa/kelurahan pada satu kabupaten/kota yang sama dapa sangat bervariatif antara satu dengan yang lainya. Pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan holistic dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

 

Dinas Pendidikan dapat memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan Kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.
 
Satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol Kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif yang tidak membosankan, serta orang tua/wali diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.
 
Pesan dari Mendikbud : “Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat,”

 

Sumber : www.kemdikbud.go.id

Read More

Selasa, 24 November 2020

Terobosan Rekrutmen Guru Honorer menjadi ASN PPPK tahun 2021

Rekrutmen guru honorer menjadi guru ASN PPPK tahun 2021 sangat menarik, yaitu dengan adanya 5 mekanisme seleksi guru ASN PPPK yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. 

5 terobosan rekrutmen guru honorer menjadi ASN PPPK ini sangat berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Dan ini sangat menguntungkan bagi calon peserta seleksi guru PPPK.

rekrutmen guru honorer resmi dibuka
Inovasi Rekrutmen ASN PPPK 2021

 

Perbedaan yang pertama yaitu dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah formasi terbatas. Formasi jumlah guru PPPK kali ini mencapai satu juta guru. Menurut Mendikbud, “Tahun-tahun sebelumnya, banyak guru-guru honorer kita harus menunggu dan antre untuk membuktikan diri. Di tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru bisa daftar dan mengikuti seleksi”.


Meskipun dengan formasi yang sangat besar, Mendikbud menegaskan tidak kompromi soal kualitas pendidik. Mendikbud menegaskan, “Hanya yang lulus seleksilah yang akan menjadi PPPK,”.


Perbedaan kedua yaitu jika sebelumnya setiap pendaftar hanya diberikan kesempatan satu kali ujian seleksi per tahun, sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti ujian seleksi rekrutmen ASN PPPK sampai tiga kali. “Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya,”.


Sehubungan dengan persiapan mengikuti ujian seleksi bagi calon peserta seleksi, Mendikbud menyampaikan terobosan ketiga. Sebelumnya, tidak ada materi persiapan bagi pendaftar. Kemendikbud ingin pastikan guru-guru hororer mendapat kesempatan yang adil, sehingga materi belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri untuk mengerjakan ujian. Mendikbud menyampaikan, “Akan ada materi untuk guru honorer agar dapat mempersiapkan diri sebelum ujian. Standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan sangat matang untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita terus terjaga,”.


Keempat, jika dahulu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi, mulai tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK. Hal ini bisa meringankan tugas dari pemerintah daerah, karena gaji dibayar oleh pemerintah pusat.


Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk gaji guru PPPK dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menkeu menyampaikan, “Anggaran tersebut dari APBN dan akan dilakukan dengan mekanisme transfer umum ke APBD,”.


Menkeu sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk segera mengajukan kebutuhan guru PPPK. Menkeu menuturkan, “Kemenkeu akan terus mengikuti proses ini. Berapa yang ikut ujian dan berapa yang mendapatkan penetapannya. Dengan itu akan ditetapkan anggaran untuk dikirim ke daerah melalui transfer umum untuk membayar gaji para guru PPPK,”


Perbedaan kelima yaitu biaya tersebut akan ditanggung oleh Kemendikbud. hal tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana biaya penyelenggaraan ujian ditanggung pemerintah daerah. Dengan kebijakan ini maka pemerintah daerah juga diringankan.

 

Semoga dengan terobosan – terobosan ini, pelaksanaan rekrutmen guru honorer menjadi ASN PPPK tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar.

Read More

Senin, 23 November 2020

Seleksi Guru PPPK Tahun 2021


Pemerintah menyampaikan berita gembira kepada guru honorer, baik yang ada di sekolah negeri maupun swasta. Dalam acara pengumuman seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube pada hari Senin, tanggal 23 November 2020. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perwakilan dari BKN, Kemdagri, dan Menpan RB.


Dalam acara tersebut disampaikan bahwa Pemerintah membuka kesempatan bagi para semua guru honorer, termasuk didalamnya guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Yang bisa mendaftar dalam Seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yaitu :

  1. Guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), 
  2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.


seleksi guru PPPK 2021
Pengumuman Seleksi Guru PPPK Tahun 2021


Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Adapun guru PPPK adalah guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar.


Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, pemerintah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional. Wakil Presiden mengatakan , “Meskipun tugas pengajaran adalah tugas seluruh anggota masyarakat, tapi guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul. Untuk itu diperlukan pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi dan yang tidak boleh dilupakan, jumlahnya harus memadai”.


Kemendikbud telah melakukan perhitungan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru, di luar guru yang berstatus PNS yang saat ini mengajar. Dilihat dari sudut pandang keberadaan guru, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya. Sejak empat tahun terakhir, jumlah ini terus menurun sebanyak enam persen setiap tahunnya. Jumlah yang menurun ini akibat dari guru yang pensiun, dan meninggal. Sedangkan penambahan jumlah guru ASN hanya sekitar dua persen setiaptahunnya. Akibatnya peserta didik mendapat pelayanan yang kurang optimal.


Wakil Presiden menekankan bahwa pemerintah melihat pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas, merugikan bagi para guru honorer. Wakil Presiden menyampaikan, “Hari ini kita menyaksikan pengumuman rencana seleksi PPPK yang objektif dan terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer”.


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, “pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak. Rencana seleksi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik adalah melalui peningkatan ketersediaan guru ASN dengan melakukan seleksi guru PPPK”.


Pemerintah daerah harus segera melakukan tindak lanjut dari pengumuman ini adalah dengan mengusulkan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPANRB) berdasarkan peta kebutuhan guru dari Kemendikbud.


Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, mendukung pelaksanaan seleksi rekrutmen guru PPPK. Pemerintah daerah harus segera melakukan penghitungan dan pemetaan terkait guru PPPK yang dibutuhkan oleh daerah. Beliau menyampaikan, “Pemerintah daerah diharapkan untuk segera memetakan kebutuhan. Kami akan membuatkan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri baru tentang gaji dan tunjangan PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020,”.


Selanjutnya Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Teguh Widjinarko menyatakan, “sampai saat ini baru 174.077 formasi guru PPPK yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Pengajuan usulan formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi E-Formasi KemenPANRB”.


Selanjutnya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional, Suharmen, menyampaikan, “Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja PPPK, paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian”. Suharmen mendukung untuk memastikan keberlangsungan status guru PPPK. Suharmen juga memastikan bahwa pelaksanaan seleksi guru PPPK akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.


Kalimat penutup dari mas menteri Nadiem mengatakan, “Saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi guru-guru honorer. Terima kasih untuk para guru honorer kita yang selalu berjasa mencerdaskan bangsa. Semoga dapat mengikuti seleksi ini dengan baik,”


Semoga dengan adanya seleksi guru P3K ini, kesejahteraan guru meningkat dan meningkatkan profesionalitas guru. Aamiin


Informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran dan seleksi akan diumumkan oleh panitia seleksi nasional pada bulan Januari 2021.

Read More