Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan aturan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN tahun 2024

Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan aturan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN tahun 2024. Kabar gembira bagi ASN ini berupa aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 13 Maret 2024. Pemberian tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke-13 ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian dari ASN kepada bangsa dan negara dengan juga memperhatikan kemampuan keuangan negara. THR dan gaji ke-13 ini akan dibagikan secara penuh 100%, berbeda dengan THR tahun 2023 yaitu tunjangannya 50 %. Itu beda THR PNS tahun 2023 dengan THR PNS 2024, yaitu beda pada komponen tunjangan kinerja pada tahun 2023 sebesar 50 % sedangan komponen tunjangan kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 %.

 

Presiden Jokowi memimpin SKP di Istana Negara, Jakarta, (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, THR dan gaji ketiga belas tahun ini diberikan secara penuh. THR dan gaji ke-13 ASN yang bersumber dari APBN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Sementara THR dan gaji ke-13 ASN yang bersumber dari APBD, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pencairan tunjangan hari raya (THR) pada H-10 Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, pencairan gaji ketigabelas ditetapkan pada Juni 2024. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ketigabelas (gaji ke-13) yang diteken Jokowi pada 13 Maret 2024. 

 

PP Nomor 14 tahun 2024

 

THR dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik. Kemudian, ASN, pejabat negara dan pegawai non-ASN di pemerintah daerah akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 dari APBD.

Komponen THR dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri dan pejabat pusat mencakup tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sedangkan, komponen THR dan gaji ke-13 PNS dan PPPK di daerah ada perbedaan karena tidak ada komponen tunjangan kinerja. ASN di daerah mendapatkan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Read More

Peran Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pembelajaran saat Pandemi Covid 19

 

Mendikbud berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah. Kemudian, Satgas Penanganan Covid-19 di daerah memastikan risiko penyebaran Covid-19 terkendali, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Nadiem mengumumkan Pelaksanaan Pembelajaran saat Pandemi

Pemerintah daerah yang paling mengetahu kondisi daerah masing – masing.  Kondisi, kebutuhan dan kapasitas kecamatan dan/atau desa/kelurahan pada satu kabupaten/kota yang sama dapa sangat bervariatif antara satu dengan yang lainya. Pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan holistic dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

 

Dinas Pendidikan dapat memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan Kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.
 
Satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol Kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif yang tidak membosankan, serta orang tua/wali diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.
 
Pesan dari Mendikbud : “Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat,”

 

Sumber : www.kemdikbud.go.id

Read More

Pelaksanaan Pembelajaran saat Pandemi Covid-19

Prinsip kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah

1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran

2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemic Covid-19.

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.
 
Pertimbangan berikutnya adalah kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

Daftar Periksa Pembelajaran Tatap Muka saat Pandemi Covid-19

Daftar periksa yang harus dipenuhi agar satuan pendidikan mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yaitu:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti 
   - toilet bersih dan layak,
   - sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer,
   - disinfektan.
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan,
3. Kesiapan menerapkan wajib masker,
4. Memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun). 
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang
   - memiliki komorbid yang tidak terkontrol,
   - tidak memiliki akses transportasi yang aman,
   - memiliki Riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.
6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

Daftar periksa tersebut harus dipenuhi sebagai syarat pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19. 

Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat terdiri dari kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

Jumlah siswa dalam kelas pada :

1. Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas.
2. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 peserta didik/kelas.
3. Pada jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 peserta didik/kelas.

Baca juga : Pengumuman SKB 4 Menteri Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka saat Pandemi Covid-19 

Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan harus menjadi perhatian, seperti menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin.
 
Selanjutnya, kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik. Kantin di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka. Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
 
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi dua bulan pertama tidak boleh dilakukan. Setelah masa transisi selesai, kegiatan boleh dilakukan, kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya. Kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan pertama, setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan. Sementara itu, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan boleh dilakukan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

Read More

Pengumuman SKB 4 Menteri Pembelajaran pada masa Pandemi Covid 19

 Pada tanggal 20 November 2020 melalui siaran pers di akun youtube Kemdikbud RI. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan: PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN & AKADEMIK BARU DI MASA PANDEMI COVID-19. Keterangan pers bisa di lihat di link berikut keterangan pers kemdikbud 

Pengumuman Penyelenggaran Pembelajaran di Masa Pandemi covid 19

 

Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Baca juga : Pengumuman Seleksi Guru PPPK Tahun 2021

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah / kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya masing - masing. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai bulan januari 2021 atau semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021.

Sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan. Pada pengumuman SKB Empat Menteri tersebut, secara virtual, Jumat (20/11).   Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyatakan : “Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,”

Mas menteri menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat ini adalah berdasarkan permintaan daerah. “Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Mendikbud mengingatkan agar pemerintah daerah menimbang situasi pandemi dengan matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka.

Baca juga : Pelaksanaan Pembelajaran Saat Pandemi Covid-19
 
Mendikbud menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Meski pemerintah daerah mendapatkan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka. “Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” jelas Mendikbud.

Read More

Surat Tugas Workshop Pembinaan Dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Kegiatan Workshop Pembinaan Dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 diadakan di Hotel Utami Surabaya, pada workshop ini diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur dan diikuti oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan Operator Sekolah Se Jawa Timur.

Pembagian Peranan Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Sekolah

1. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
2. menyusun dokumen SPMI
3. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
4. melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran;
5. menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
6. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen satuan pendidikan; dan
7. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan

2. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
2. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
3. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
5. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

3. Pemerintah Kab/Kota

1. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas;
2. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan
3. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas
4. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan
5. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan.

4. TPMP Kab/Kota

1. pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas;
2. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas
3. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota

Berikut Isi Surat Tugas Workshop Pembinaan Dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

 Hari, Tanggal : Sabtu  s.d Senin, 19 s.d 21 Nopember 2016

 tempat           :  Hotel Utami

                         Jl. Raya Juanda No. 36, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

 Chek In          :  Sabtu, 19 Nopember 2016, Pukul 12.00 WIB

 Pembukaan     :  Sabtu, 19 Nopember 2016, Pukul 16.00 WIB

Adapun kelengkapan yang harus dibawa dalam kegiatan tersebut :
1. Membawa Laptop dan Modem
2. Pas Foto sebanyak 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

3. Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.
4. SPPD dari LPMP Jawa Timur sebanyak 2 lembar untuk masing - masing peserta.

Surat tugas ini silakan di download, lalu di print untuk keperluan di sekolah.

Sekian Surat Tugas Workshop Pembinaan Dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. mohon dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Download : Surat Tugas SPMI

Read More

materi sosialisasi kepegawaian

Seorang Aparatur Sipil Negara  harus melaksanakan e PUPNS ( SIMPEG)

Dasar Hukum PUPNS 2015 adalah sebagai berikut :

-          UU Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

-          Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara nomer 19 Tahun 2015 Tanggal 22 Mei 2015, Tentang Pedoman pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik 2015 (e-PUPNS 2015)

Tujuan PUPNS 2015 adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan untuk pengembangan system informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasionak sebagai sumber daya aparatur Negara

b. Membangun kepedulian dan kepemilikian PNS terhadap data kepegawaiannya

Seorang ASN harus membuat SKP (Sasaran Kinerja  Pegawai)
SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan peraturan BKN no.1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP no.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negri Sipil. DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.

Apa Perbedaan antara DP3 dengan SKP ?
Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.  

c. Pegawai ASN diwajibkan mempunyai KARIS / KARSU / TASPEN / KPE  (Kartu Pegawai Elektronik)

d. Pegawai ASN wajib tau dan memahami  tentang :
    a. Pembinaan  Di Siplin Pegawai
        PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    b. Pemberian ijin perceraian

Pengertian  PP : 53 Th 2010 

1. Disiplin PNS  :

Kesanggupan PNS mentaati kewajiban & menghindari larangan Per-UU/Peraturan kedinasan jika dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. PNS  : PNS Pusat dan PNS Daerah.

3. Hukuman Disiplin : 

Hukuman yg dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

POKOK - POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980 MENJADI PP 53 TAHUN 2010

1.     Pada Pasal 2 mengenai kewajiban (26 butir) dan Pasal 3 mengenai larangan (18 butir) disempurnakan dengan merumuskan kembali kewajiban dan larangannya.

a.      Adapun penyempurnaan tersebut meliputi :

§  7 butir kewajiban/larangan dimasukkan sebagai etika.

§  pengelompokan beberapa butir kewajiban dan larangan dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan menaati sumpah/ janji PNS dan jabatan.

§  penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sbg kewajiban.

§  penambahan butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana amanat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.

§  penambahan butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan di dalam S.E. Menpan.

b.     Dengan penyempurnaan tersebut, maka butir-butir kewajiban yang semula berjumlah 26 butir berubah menjadi 17 butir, sedangkan butir larangan yang semula berjumlah 18 butir berubah menjadi 15 butir

2.     Pada Pasal 7 bagian kedua mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin, disempurnakan dengan mengubah dan menambah jenis hukuman sebagai berikut :

a.      Untuk jenis hukuman sedang :

§  jenis hukuman yang berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun dihapuskan, karena tidak diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

§  penambahan jenis hukuman penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk selama 1 (satu) tahun, selama ini sebagai hukuman berat.

3.     Tingkat dan jenis hukuman disiplin:

a.      Hukuman disiplin ringan:

§  Teguran lisan

§  Teguran tertulis

§  Pernyataan tidak puas secara tertulis

b.     Hukuman disiplin sedang:

§  Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

§  Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

§  Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

c.      Hukuman disiplin berat:

§  Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

§  Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan setingkat lebih rendah

§  Pembebasan Jabatan

§  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

§  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

4.     Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja, dirumuskan secara rinci untuk menjaring PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah adalah sebagai berikut :

a.      selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan.

§  5 hari kerja dijatuhi hukuman teguran lisan;

§  6 s/d 10 hari kerja dijatuhi hukuman teguran tertulis;

§  11 s/d 15 hari kerja dijatuhi hukuman pernyatan tidak puas secara tertulis.

b.     selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai hukuman sedang.

§  16 s/d 20 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

§  21 s/d 25 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

§  26 s/d 30 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c.      selama 31 s/d 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman berat.

§  31 s/d 35 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

§  36 s/d 40 hari kerja dijatuhi hukuman pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;

§  41 s/d 45 hari kerja dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;

§  46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

                Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja. Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.

                Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus-menerus meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali tetapi tetap tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif.

Semoga para PNS memahai tentang aturan pengisian epupns dan tentang kedisiplinan pegawai.

Read More